70 Persen Kecerdasan Anak Papua Alami Keterlambatan

JAYAPURA-Ketua Tim Studi Keterdidikan Anak Papua dari Lembaga Studi Willi Toisuta dan Associates Jakarta, Eka Simanjuntak, mengatakan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Papua terdapat sekitar 70 persen anak-anak Papua (terutama di pedalaman) yang mengalami keterlambatan dalam perkembangan kognitif (kecerdasan otak)nya. Parahnya lagi, ini banyak terjadi pada anak usia dini.

Menurut Eka, keterlambatan itu disebabkan oleh tiga hal pokok. Pertama, aspek bahasa. Dimana hal itu menjadi masalah karena mereka kesulitan dalam memahami materi pembelajaran yang diajarkan, sebab umumnya untuk berbahasa Indonesia saja pun masih sulit terutama di daerah terpencil.

Permasalahan kedua adalah dalam hal membaca, menulis, dan menggambar. Ketiga ialah perilaku sosial mereka sendiri, yang kenyataannya lebih mementingkan hal lain dibanding harus bersekolah, serta sulitnya wilayah-wilayah yang harus dijangkau dalam pemberian pelayanan itu sendiri.

"Tiga faktor ini yang memberikan kontribusi dalam menghambat perkembangan kognitif anak," ungkap Eka kepada wartawan di sela-sela seminar hasil penelitian tentang keterdidikan anak Papua di Gedung Negara, Jayapura, Rabu (28/10).

Bila kondisi demikian dibiarkan terus menerus, maka ketika mereka masuk sekolah, mereka akan kesulitan mengikuti pembelajaran. "Sehingga antara pendidikan formal sendiri dan kondisi anak yang sebenarnya akan terjadi ketidaknyambungan yang jelas mempengaruhi perkembangan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) peserta didik selannjutnya," terangnya.

Untuk mengatasi hal itu, harus ada kebijakan khusus bagi pendidikan di pedalaman, termasuk bagi tenaga pendidiknya yang harus mengajar secara profesional dan berkualitas disiplin ilmunya, serta punya pengalaman dalam segala hal pendidikan.
"Misalnya kondisi ketika mereka sebelum sekolah itu mendapatkan masalah, lalu saat duduk di kelas 1 dan kelas 2, dan gurunya pun mengajar tidak dengan benar dan berkualitas, akhirnya pada kelas 3 ke atas mulai kelihatan ada murid yang drop out (putus sekolah), tinggal kelas, dan lain-lainnya. Khusus drop out, angkanya sangat tinggi di Papua," tegasnya.

Dijelaskan, persoalan-persoalan itu disebabkan oleh sejak anak itu dalam kandungan ibunya hingga masih berumur balita tidak terurus secara baik dalam hal merangsang perkembangan otaknya dan pemberian gizi yang benar bagi perkembangan otak dan fisik anaknya itu. Dengan kata lain menyangkut pola asuh anak itu sendiri.

"Anak-anak normal yang usia dua tahun harus ngomong atau umur sekian sudah bisa lakukan sesuatu, tapi kenyataannya umumnya anak-anak di Papua ini terutama pedalaman belum dapat melakukan hal-hal itu. Dan ini berpengaruh pada kemampuan dalam menangkap pelajaran di sekolah, bahkan membuat mereka tidak nyaman di dalam belajar. Di sini juga orang tua juga harus dipersiapkan juga untuk tahu bagaimana mendidik anaknya itu," tandasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua Drs. James Modouw,M.MT menegaskan, hasil penelitian yang dipaparkan itu sudah jelas mengungkapkan potensi-potensi keterdidikan anak Papua dan hambatan-hambatan apa yang muncul dalam upaya-upaya untuk mengembangkan potensi yang ada.

Hambatan yang paling besar adalah faktor gizi, sehingga menyebabkan anak-anak di Papua mengalami kelemahan-kelemahan dalam kecerdasan otak yang prosentasenya mencapai 70 persen.

"Oleh sebab itu kebijakan Gubernur tentang Respek dan perbaikan gizi ibu dan anak di kampung itu harus ditingkatkan, sebab penelitian ini menunjukkan memang gizi bagi anak dan ibu di kampung ini sangat memprihatinkan," paparnya.

Nah dengan hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk memulai suatu pendekatan basis dalam menyusun program kurikulum lokal sesuai dengan kewenangan Otsus itu sendiri. Karena kurikulum nasional tidak boleh disamaratakan dengan kondisi yang ada di Papua yang tentunya berbeda-beda sifatnya itu.

"Kondisi seperti ini menyebabkan bagaimana proses anak didik dari PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) hingga anak SD kelas 3 menjadi kurang maksimal, tetapi ini sudah kami intervensi kepada keluarga dan guru yang mengajar agar guru bisa mengetahui apa yang menjadi persoalan anak tersebut. Karena ternyata anak-anak mempunyai permasalahan yang berbeda-beda dalam kecerdasan otak yang dipengaruhi oleh gizi itu," tandasnya.

Dikatakan, kesulitan akses pada daerah terpencil juga merupakan faktor hambatan terhadap potensi keterdidikan anak itu. "Oleh karena itu harus dibuka akses itu dalam rangka komunikasi, sesuai dengan kebijakan gubernur tentang pendidikan jarak jauh. Dan bagaimana memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar mereka memahami tentang pengaturan gizi yang baik, bagaimana ibu hamil dan anak balita," katanya.

Hal ini supaya potensi-potensi keterdidikan anak itu sejak dalam kandungan sudah bisa disiapkan secara optimal hingga melahirkan dan menyusui, dan setelah itu anak tersebut masuk sekolah dan kapasitasnya kecerdasan otaknya sudah terbentuk dan di sekolah tersebut dengan mudah anak bisa belajar, dan mampu berkomunikasi dengan siapapun.

"Ini yang harus kita semua kerja keras. Kerja keras kita bukan hanya persoalan pembangunan dalam rangka pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga persoalan mendasar tentang gizi yang lemah, komunikasi dan informasi yang lemah. Termasuk di dalamnya bagaimana mencerdaskan masyarakat yang masih buta aksara yang perlu diberdayakan supaya mampu mendidik dan mengasuh anaknya dengan baik," tandas Modouw.

Ditambahkan, hasil penelitian ini akan menjadi referensi untuk merubah pendidikan di Papua ke depan, terutama kurikulum secara lokal. "Sekarang kita sudah punya referensi dari mana kita mulai dan bagaimana membuat intervensi-intervensi fokus pada program-program apa yang menonjol dalam pendidikan, dan ini harus dimulai dari PAUD, bahkan keluarga pun harus diintervensi mengenai pendidikan itu," imbuhnya.(nls) (scorpions)
---------------------------
Sumber: Cenderawasihpos.com

seLENGKapnya......

Rabu, Oktober 28, 2009

SMA Adhi Luhur Gelar Presentasi Finalis LMTP se-Nabire

NABIRE—Kolese Le Cocq d’Armandville, SMA YPPK Adhi Luhur Nabire menggelar presentasi Lomba Mengarang Tingkat Pelajar (LMTP) se-Kabupaten Nabire bagi 16 finalis, 10 orang tingkat SMA/SMK/MA dan 6 orang tingkat SMP/MTs, di ruang Laboratorium Bahasa Adhi Luhur, Selasa, (27/10).

Koordinator umum LMTP SMA/SMK/MA dan SMP/MTs se-Kabupaten Nabire, Valeria Gisela Sepventus Uhing didampingi Marintan Butar-butar mengatakan, jumlah naskah yang masuk pada panitia berjumlah 25, masing-masing 7 naskah dari tingkat pelajar SMP/MTs dan 18 naskah dari tingkat pelajar SMA/SMK/MA. “Jumlah naskah tahun ini (2009) lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,”katanya.

“Para finalis terdiri dari 10 orang tingkat SMA/SMK/MA dan 6 orang SMP/MTs. Mereka adalah 4 orang dari SMA Kristen Anak Panah, 1 orang dari SMA Negeri 3, 2 orang dari Adhi Luhur, 2 orang dari YPK Tabernakel, dan 1 orang dari SMA Negeri 1. Sementara yang dari tingkat SMP/MTs, 5 orang dari SMP Anak Panah, 1 orang dari SMP YPK Tabernakel, dan 1 dari SMP Negeri 2,” kata Valeria.

Katanya, masing-masing peserta diberi waktu 10 menit untuk presentasi naskah dan 10 menit untuk tanya jawab. Dewan juri LMTP adalah Dra. Suarsih Guru Bahasa dan Sastra Indonesia SMA Negeri I Nabire; Refli Umpel, S.S., M.Pd., guru Bahasa dan Sastra Indonesia SMA Kristen Anak Panah Nabire, dan Fr. Harry, S.J. Sub Moderator SMA Adhi Luhur Nabire.

Valeria mengatakan, LMTP ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Bulan Bahasa (Oktober, red) tahun 2009. Tema LMTP tahun ini adalah “Menggali Potensi Kabupaten Nabire” dengan beberapa sub tema, yaitu potensi sumber daya alam, potensi pariwisata, potensi sumber daya manusia, potensi ekonomi, potensi kebudayaan, sosial dan politik, dan potensi lainnya.

“Melalui LMTP ini kami ingin meningkatkan budaya menulis bagi para pelajar SMA/SMK/MA dan SMP/MTs se-Kabupaten Nabire. Selain itu, melalui tema LMTP, kami ingin memberikan kesempatan kepada para pelajar SMA/SMK/MA dan SMP/MTs untuk mengenali potensi yang dimiliki Nabire. Dengan demikian, para pelajar tidak menjadi asing dari potensi yang mereka miliki dan kemudian hari dapat mengembangkan untuk kehidupan mereka, “kata Moderator SMA Adhi Luhur Nabire, Pastor Odemus Bei Witono, S.J.

Dalam sambutan penutupnya, Bei mengatakan, hasil LMTP akan diumumkan pada acara Festival Budaya yang akan diselenggarakan pada 31 Oktober 2009 di halaman Adhi Luhur Nabire. “Festival Budaya Adhi Luhur ini akan hadiri oleh Bupati Nabire sekaligus membuka acara, Dandim, Kapolres, dan beberapa Kepala Dinas dan Kepala Bagian di Nabire dan Dogiyai,” kata Bei.

“Festival Budaya ini adalah acara dua tahunan SMA Adhi Luhur. Seluruh keluarga SMA Adhi Luhur akan memakai pakaian adat dari suku masing-masing. Mereka akan menampilkan, drama, tarian, dan atraksi dari suku masing-masing. Pada acara ini juga akan diluncurkan roket air buatan Adhi Luhur sehingga akan menjadi menarik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kami juga mengajak semua finalis LMTP untuk datang dengan mengenakan pakaian adat,” kata Bei mengajak.

Pater Bei mengatakan, hadiah untuk juara LMTP SMA/SMK/MA dan SMP/MTs masing-masing juara I piala Bupati Nabire, piagam, dan uang pembinaan; juara II piala Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, piagam, dan uang pembinaan; juara III piala KNPI Kabupaten Nabire, piagam, dan uang pembinaan; serta juara harapan uang pembinaan dan piagam. Para finalis yang tidak mendapatkan kesempatan menjadi juara pada LMTP tahun ini akan diberikan piagam penghargaan. (yer)


seLENGKapnya......

Senin, Oktober 19, 2009

Festival Budaya Danau Paniai: “Memperkokoh Identitas Ke-Mee-an Orang Mee di Papua”


Yayasan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat (Yapkema) Paniai bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Paniai, Oxfam GB, dan Gereja Kingmi Papua akan mengadakan Festival Budaya Paniai di pinggir Danau Paniai, Enarotali tanggal 22 s.d. 26 Oktober 2009.

Direktur Yapkema Paniai, Hanok Herison Pigai, S.E. mengatakan, Festival Budaya yang bertema “Berubah untuk Menjadi Kuat” itu akan dihadiri oleh puluhan ribu orang Mee. Festival Budaya tersebut dilaksanakan dalam rangka memperkokoh identitas dan harga diri ke-Mee-an orang Mee di tanah Papua sebagai ciptaan Tuhan yang mulia.

“Nilai-nilai budaya orang Mee saat ini mulai digilas oleh budaya popular. Padahal kebudayaan itukan merupakan cipta rasa dan karsa manusia yang merupakan pemberian Tuhan. Maka, orang Mee harus mempertahankannya sebagai identitas. Kalau kita kehilangan budaya, maka akan digilas zaman,” kata Hanok.

Festival Budaya ini akan menampilkan berbagai lomba, antara lain Totauga, Tupe, Bedouyouga, Gawai, Kaido, Bagaimakido, Mancing, Renang, Dayung, Mengarang, Menggambar, Kampung Bersih, dan lainnya.

Kata Hanok, semua orang Mee mulai dari Mapiha, Kamuu, Wagethe, dan Enarotali akan mengenakan pakaian adat (koteka-moge). Juga, akan mengadakan ibadah KKR dengan menghadirkan 10 pembicara termasuk Pdt. Dr. Benny Giyai (sebagai ketua umum, red).

“Kami menganggap penting untuk melakukan upaya-upaya pemberdayaaan dan pengembangan budaya dan adat Mee untuk tetap menjadi dasar filosofis dan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat Paniai sebagai pedoman berkehidupan sehari-hari,” katanya.

Dari sisi Undang-Undang Otsus Papua, kata Hanok, pelestarian kebudayaan orang Papua adalah satu amanat yang diatur di dalamnya. Pada 43 ayat 2 menyatakan bahwa kewajiban pemerintah Provinsi Papua salah satunya adalah mengakui dan menghormati, melindungi memberdayakan dan mengembangkan hak ulayat masyarakat adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat. Selain itu, dalam pasal 57 ayat 1 juga dinyatakan adanya kewajiban bagi pemerintah provinsi Papua untuk melindungi, membina dan mengembangkan kebudayaan asli Papua.

Kekerasan Terhadap Perempuan Bukan Budaya Paniai
Hanok mengatakan, kekerasan terhadap perempuan bukan merupakan budaya Paniai. Pada dasarnya, nilai-nilai dalam budaya Paniai selalu mengajarkan adanya perdamaian, saling menghargai, meghormati dan menjaga antarsesama manusia, tanpa membedakan laki-laki dan perempuan.

Hanok menjelaskan, Yapkema dan Oxfam GB melalui program Raising Her Voice menganggap penting untuk melakukan upaya-upaya pemberdayaaan dan pengembangan budaya dan adat Paniai untuk tetap menjadi dasar filosofis dan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat Paniai sebagai pedoman berkehidupan sehari-hari

“Salah satu pesan penting yang ingin disampaikan dalam Festival Danau Paniai adalah memastikan adanya pemahaman bersama dalam masyarakat Paniai, bahwa kekerasan terhadap perempuan bukanlah bagian dari nilai adat dan budaya Kabupaten Paniai.

Memperkokoh HAM
Menurut Hanok, nilai adat dan budaya Paniai juga memberikan penghormatan dan mendorong diakuinya Hak Asasi Manusia, termasuk di dalamnya Hak Asasi Perempuan. Perempuan hak untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapat, hak untuk hidup, hak memiliki rasa aman, hak mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak.

Katanya, untuk memastikan pemenuhan hak dasar dan HAM, termasuk juga Hak Asasi Perempuan di Kabupaten Paniai, maka perlu adanya kerjasama dan sinergi yang baik antara para tokoh agama, tokoh adat, pemerintah daerah, dan juga LSM lokal maupun internasional serta seluruh elemen masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. (yer)

seLENGKapnya......

Jumat, Oktober 09, 2009

SEGERA TERBIT BUKU “MELANGKAH KE DUNIA LUAS, Impian dan Pergulatan Anak-anak Papua”

Segera terbit buku berjudul “MELANGKAH KE DUNIA LUAS, Impian dan Pergulatan Anak-anak Papua”. Buku ini ditulis oleh Johannes Supriyono. Dia lahir di Lampung, 25 Desember 1979. Menyelesaikan pendidikan di SMA Xaverius Pringsewu, Lampung (1997) dan di STF Driyarkara, Jakarta (2006), menulis skripsi sekitar pemikiran Roland Barthes tentang semiotika. Sempat belajar menjadi editor di Penerbit Yayasan Cipta Loka Caraka selama satu tahun. Sejak 2007 hingga tahun pertengahan 2009 hidup bersama dengan anak-anak Suku Mee dan Moni di Papua. Buku yang akan diterbitkan segera ini ditulis ketika bersama-sama dengan anak-anak Mee dan Moni di Nabire Papua.

Saat ini, Supriyono mengembangkan Lembaga Pendidikan Papua, Education of Papuans Spirit (LPP, edPapaS). Buku ini terdiri dari 40 kisah yang menggambarkan mimpi dan pergulatan anak-anak Papua. Berikut ini adalah kutipan tiga paragraf pertama dari cerita ke-40 berjudul “A Long, Tiresome Journey”.

Pernah kupikirkan untuk menulis artikel yang lebih serius tentang lahirnya babak intelegensia di Papua. Tidak lama keinginan itu bertahan di benakku. “Kalau kutulis menjadi artikel, sekian banyak nama yang kukenal, anak-anak Papua yang setiap hari kuhadapi, tidak akan muncul, tidak akan disebut. Boleh jadi munculnya nama justeru malah berdaya menggerakkan—bukan hanya nama tapi wajah!”

Melahirkan generasi intelegensia di Papua adalah perjalanan panjang, sangat panjang. Bahkan mungkin akan lebih panjang dari yang selama ini kubayangkan. Mengingat kenyataan betapa kacaunya pendidikan di Papua, bukan tidak mungkin sebagian dari para pemimpi itu akan gugur. Juga karena kondisi kesehatan secara umum belum maju, sebagian lain akan menyerah karena sakit—seperti Robby Tatogo dan Yanto Pigome. Juga karena desakan kemiskinan, akan ada yang terputus di tengah jalan secara menyakitkan seperti Yakobus Wayapa, si penemu setan putih. Mungkin juga akan ada yang tersendat-sendat karena dirintangi oleh malaria seperti Arnoldus Belau, sang penggulat fisika.

Mimpi-mimpi itu bisa pula membusuk dan rontok karena miskinnya teladan dari masyarakat. Banyak yang menempuh jalan pintas untuk mendapat-kan kekuasaan dan uang! Sering sekali mereka kuingatkan, “Jangan jadi koruptor. Sama saja Kau makan orang-orang Papua sendiri!” Entahlah, apakah kata-kata ini akan masih diingat kelak ketika mereka mendapatkan kesempatan dan kekuasaan.

...
Buku ini dapat Anda pesan melalui alamat email:selangkah_kpp@yahoo.com.


seLENGKapnya......

Senin, Oktober 05, 2009

Tingginya Buta Aksara di Papua: Gagalnya Pemetaan dan Pemberdayaan SDM Kampung

Oleh Yermias Degei*)

Tulisan ini adalah tanggapan atas reportase berjudul “Tingginya Buta Aksara di Papua: Hukum Karma Buat Guru“ di tabloid Jubi Online, edisi 1 Agustus 2009. Reportase tersebut ditulis oleh Jerry Omona, wartawan tabloid Jubi berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak berkompeten. Mereka yang berkompeten adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua, James Modouw; mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Pendidikan Nonformal dan Informal Depdiknas, Ace Suryadi; Ketua Lembaga Masyarakat Adat Malind Anim Merauke, Albert Gebze; Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Boven Digoel, Martina Wombon; dan Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH (sambutan tertulis).

Repotase tersebut menarik karena membicarakan tentang tingginya buta aksara di Papua—terutama di wilayah pegunungan serta daerah Asmat dan sekitarnya—dan faktor-faktor penyebab. Upaya-upaya penanganan yang telah dilakukan dan yang dilakukan ikut dikemukakan. Lead reaportase yang ditulis dengan huruf miring adalah juga bagian lain yang menarik. Lead tersebut adalah “Mau merdeka atau otonomi, persoalan Papua belum lari jauh dari masalah buta aksara Latin. Alih-alih menuntaskan, sejumlah pihak malah saling tuding.”

Saya akan menanggapi pernyataan-pertanyaan pada reportase tersebut dengan lebih dahulu menyepakati lead. Lead yang terdiri dari dua kalimat itu (lihat pada paragraf di atas) membawa saya pada sebuah kesimpulan. Bahwa, masalah buta aksara di Papua adalah masalah kemanusiaan yang harus diselesaikan. Soal buta aksara tidak bisa hanya dilihat dari soal mau merdeka atau otonomi. Setelah Papua merdeka pun soal buta aksara pasti akan ada dan harus diatasi. Selama delapan tahun Otsus berjalan pun soal ini terus diupayakan untuk diatasi.

Lead itu menyiratkan, kita (semua orang) berhenti dengan pertanyaan dan pernyataan tidak realistis. Banyak buta huruf baru Papua mau merdeka kah? Orang Papua sendirilah yang tidak punya kemauan untuk berkembang. Ah, sekarang Papua sudah Otonomi Khusus (banyak uang) tidak perlu dukungan? Masalah buta aksara adalah masalah kemanusiaan. Masalah buta aksara harus berada di luar dari dua soal itu, walaupun dua hal itu dapat menjadi alat untuk mengatasinya.

Jadi, kita harus berhenti dari tuding menuding secara politis dan sosial yang tidak realistis dalam membicarakan soal buta aksara di Papua. Soal buta aksara adalah tanggung jawab moril kemanusiaan. Pembicaraan ini terlepas dari pemahaman kita bersama bahwa merdeka atau otonomi adalah juga soal kemanusiaan.

Hal menarik berikut --yang menjadi inti tanggapan saya-- adalah tentang tingginya buta aksara di Papua dan faktor-faktor penyebab. Soal tingginya buta aksara. Tahun 2005, buta aksara di Papua mencapai 552.000. Pada tahun 2009 angkat tersebut berkurang menjadi 230.000 (baca: paragraf 2 pada tulisan dimaksud). Pada paragraf terakhir mengatakan, penduduk buta aksara di Papua masih tertinggi secara nasional, yaitu 16,50 persen. Belum ada penjelasan 16,50 persen itu dari angka berapa dan tahun berapa secara nasional. Mungkin mengacu pada ‘tekad’ Direktorat Jenderal PLS (Pendidikan Luar Sekolah), Depdiknas untuk mengurangi jumlah penduduk buta aksara hingga tahun 2009 menjadi 5% atau 7,7 juta jiwa secara nasional.

Nah, jika pada tahun ini (2009) buta aksara di Papua 16,50 persen secara nasional, bagaimana dengan kerja keras pemerintah provinsi Papua dan kabupaten yang banyak-banyak itu selama ini. Berdasarkan data di atas, realistiskah jika kepala Dinas Pendidikan Papua mengatakan bahwa tahun 2005 buta aksara di Papua mencapai 552.000 dan pada tahun 2009 angka tersebut berkurang hingga menjadi 230.000.
Banyak orang bertanya-tanya tentang isi informasi ini. Terutama tentang data 16,50 persen (data tahun berapa dan dari jumlah berapa) belum begitu jelas. Data Dirjen PLS, Depdiknas, yakni 5% atau 7,7 juta jiwa secara nasional adalah bukan hasil tetapi ‘tekad’ yang ingin dicapai pada tahun 2009 ini. Dengan demikian, angka-angkat ini menjadi sulit dipahami. Apalagi dalam kondisi PLS kabupaten yang jelas jarang ke lapangan untuk melakukan pendataan (data tidak lengkap).

Soal berikut adalah faktor-faktor penyebab. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Jemes Modouw mengatakan, buta aksara untuk pegunungan merupakan terbesar. Menurutnya, hal ini disebabkan sulitnya transportasi ke daerah tersebut serta minimnya SDM untuk dimanfaatkan di sana. Faktor lain menurutnya, dipengaruhi oleh mobilisasi penduduk yang terus meningkat tiap tahunnya. Aktivitas ini menyebabkan pemda setempat sulit untuk memberantas buta aksara.

Persoalan sulitnya transportasi untuk mengatasi berbagai soal yang melilit orang Papua, termasuk buta aksara adalah alasan realistis. Tanah Papua yang tiga kali pulau Jawa dengan medan yang berat --gunung-gunung yang menjulang tinggi, perbukitan dan lembah, serta sungai-sungai yang besar dengan lautan yang luas—adalah alasan nyata. Persoalannya adalah hampir dari semua kegagalan di Papua menjadikan realitas ‘medan yang sulit’ itu sebagai alasan realistis dari sebuah kegagalan--adalah tidak realistis.

Faktor SDM juga tidak berbeda dengan soal medan yang sulit. Artinya, pernyataan “Papua medan sulit” dan “Papua SDM kurang” adalah benar. Tetapi, apakah dua hal itu berubah menjadi semacam sebuah label/stigma yang membuat orang Papua sulit berkembang-berinovasi. Label itu secara tidak langsung mengondisikan orang harus manja dan akhirnya menunggu semuanya seperti Jawa—transportasi dan komunikasi lancar, serta tanah rata. Daya kreasi dan inovasi untuk membangun Papua-- yang sungguh indah ini-- tanpa kita sadari terbunuh dengan stigmatisasi.

Apakah kita harus terus menjadikan alasan klise ‘sepanjang masa’ itu menjadi alasan masuk akal di tanah Papua dari rentetan kegagalan ini. Ataukah dengan sengaja orang Papua harus diikat dengan stigma-stigma yang membuat mereka “ta duduk”. Tentu tidak. Tidak ada orang yang merencanakan kegagalan untuk akhirnya menjadikan alasan itu digunakan biar ‘bapak senang’.

Faktor penghambat lain dalam pemberantasan buta aksara di Papua menurut Pak James adalah mobilisasi penduduk yang tinggi. Mobilisasai penduduk adalah alasan pokok ketiga masih tingginya buta aksara di Papua. Mobilisasi dimaksud dapat dipastikan adalah mobilisasi sosial. Karena, masyarakat yang buta aksara tidak mungkin dijadikan tentara atau naik kedudukannya. Mobilisasi sosial adalah perpindahan (tempat atau kedudukan, tingkah laku) orang-orang di masyarakat dengan pola yang baru. Mobilisasi penduduk untuk mencari makan seperti di kampung-kampung di daerah Asmat adalah benar adanya. Mereka jarang berada di satu kampung dalam waktu yang lama. Berbulan-bulan mereka berada di hutan untuk mencari makan.

Sementara mobilisasi penduduk di wilayah pemekaran. Mereka tidak berpindah. Mereka hanya pergi ke kota atau ke ibu kota distrik dalam waktu yang tidak lama. Sebenarnya, mengatakan pemerintah kabupaten sulit mengatasi karena alasan mobilisasi nampaknya tidak berdasar. Zaman nomaden telah berganti. Alasan mobilisasi sebenarnya adalah kegagalan pendataan. Pemerintah gagal melakukan pemetataan dan penentuan sasaran.

Lalu bagaimana dengan pernyataan hukum karma. Albert Gebze Mouyend, Wakil Ketua Lembaga Masyarakat Adat Malind Anim di Merauke dalam repotase tersebut mengatakan, buta aksara di Papua dipicu karena buruknya guru melaksanakan tugas. Jadi, buta aksara itu sebagai hukum karma.

Saya setuju dengan pernyataan Albert Gebze bahwa buta aksara tinggi karena guru tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Demikianlah realitasnya? Kasus konkret, di sebuah kabupaten di Papua seorang yang sudah lulus CPNS ternyata diketahui tidak bisa menulis dan membaca. Ini mungkin hukum karma itu. Masih banyak lagi. Namun, sebagai seorang pendidik, saya setuju dengan agak tersinggung.

Pertanyaannya adalah mengapa kita sering berhenti hanya pada ‘guru gagal’. Kita jarang memikirkan bagaimana caranya agar guru tidak gagal. Kita lupa bahwa guru-guru di kampung-kampung masih menggunakan paradigma pendidikan lama. Paradigma pendidikan terus berubah sesuai perkembangan zaman. Guru-guru membutuhkan pemberdayaan dan pengetahuan dengan pelatihan yang baik. Mereka butuh sedikit pengetahuan tentang hakikat pendidikan (filsafat pendidikan). Hakikatnya mereka tidak butuh ceramah yang bagi-bagi uang dan laporan ‘asal bapak senang’ yang sering kita buat.

Dari tingginya jumlah buta aksara dan faktor-faktor penyebab yang dikemukakan kembali di atas, pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Upaya tersebut antara lain yang sudah dan yang akan dilakukan adalah pemerintah telah berencana tiap tahun menurunkan dana sebesar 6 miliar dari APBD Provinsi Papua. Juga rencana-rencana pembangunan taman bacaan, sosialisasi ke masyarakat serta untuk penyelenggaraan pelatihan pemberantasan buta aksara.

Dari rencana ini, tahun 2014 nanti, Papua akan benar-benar bebas dari buta aksara. Namun, akankah rencana tersebut bisa terwujud? Sebagai seorang yang prihatin dengan soal pembangunan pendidikan di tanah ini, dana besar tidak akan berarti jika strategi tidak benar. Apabila komitmen ini hanya setengah hati dan tidak ada strategi dengan pemetaan yang benar maka target ‘2014 bebas buta aksara’ bisa terkendala soal klasik. Mari kita berjuang sungguh supaya tahun 2015 tidak lagi berbicara soal buta aksara di tanah ini!

Upaya Pemberantasan Buta Aksara
Persoalan buta aksara selalu terkait dengan soal kemiskinan, keterisolasian, keterbelakangan dan ketidakberdayaan. Maka, upaya-upaya yang konkret dan kontekstual untuk pemberantasan buta aksara adalah juga satu upaya untuk mengatasi berbagai soal di atas. Tetapi, pemberantasan buta aksara tidak harus berhenti pada bisa menulis dan kemudian membaca tetapi ransangan harus terus dilakukan pemerintah.

Dengan demikian, berbagai upaya harus terus dicari dilakukan, termasuk bercermin pada strategi suku bangsa lain untuk mengatasi soal ini mungkin juga baik. Tetapi, bukan kopi paste. Berikut ini adalah beberapa hal yang menurut saya penting untuk dilakukan untuk mengatasi buta aksara di Papua.

Hal utama menurut saya adalah soal kajian dan pemetaan. Pemberantasan buta aksara—termasuk juga buta huruf dan lainnya—harus dilakukan dengan mendahulukan pemetaan yang baik. Pemerintah provinsi, khususnya dinas terkait (atau diserahkan ke lembaga tertentu dengan kerja sama BPPNFI Regional XIII) membuat panduan pemetaan yang baik. Atau, wewenang itu langsung diberikan kepada dinas terkait di kabupaten. Pemetaan itu terdiri dari beberapa hal.

Pertama, pemetaan wilayah sasaran. Tim melakukan pemetaan di kantong-kantong buta aksara dengan melihat medan atau geografisnya. Wilayah-wilayah yang sangat terpencil, terpencil, pinggiran kota dan kota. Batasan-batasan harus jelas, sehingga penuntasan buta aksara menjadi lebih jelas dan tidak tumpang tindih.

Pemetaan ini mesti melibatkan guru di kampung-kampung—supaya guru tidak menjadi kambing hitam--, kepala desa, pewara (katakis), termasuk juga kepala distrik—untuk kepentingan tertentu. Pelatihan dapat dilakukan berbeda. Para guru di kampung-kampung pelatihan khusus untuk kepentingan pendidikan formal juga mereka dapat berperan untuk kepentingan pendidikan nonformal. Pemetaan ini termasuk juga pemetaan tenaga-tenaga berpotensi yang nantinya dapat diberdayakan menjadi tenaga buta aksara dan buta huruf.

Jadi, pemetaan ini akan membantu kita dan sekaligus dapat dilakukan untuk beberapa kepentingan. Pemetaan ini jika dilakukan dengan baik maka akan sekaligus membantu mengatasi soal mobilisasi yang menjadi kendala untuk menuntaskan buta aksara selama ini.

Hal kedua yang penting adalah pemberdayaan SDM kampung. Persoalan SDM yang selama ini menjadi soal utama dapat sedikit teratasi dengan model ini. Tenaga guru, kepala desa, pewarta, dan pemuda-pemuda yang telah tamat SMA di kampung dapat menjadi tenaga potensial. Dinas terkait di kabupaten dapat melakukan pemberdayaan kepada mereka sehingga dapat menjadi tenaga siap tidak hanya mengajari tetapi juga dapat menghidupkan kampung dengan berbagai kegiatan. Mereka yang mengenal medan dan mereka pasti akan betah melakukan hal ini. Soal insentif para tenaga yang disiapkan itu benar-benar harus dipikirkan dengan benar. Karena, mereka adalah eksekutor di kampung.

Hal ini dapat disebut pelimpahan wewenang penuntasan buta aksara tepat sasaran. Kita menganggap medan di Papua sulit karena tidak melakukan pelimpahan wewenang dengan benar. Benar artinya kepada orang yang tepat di sasaran buta aksara. Kadang-kadang dinas terkait di kabupaten ingin melakukan sendiri tetapi mereka tidak bisa menjangkau ke daerah terpencil dengan berbagai alasan. Padahal, daerah terpencil sering dilalui oleh masyarakat setempat dengan berjalan kaki atau transportasi ala kadarnya. Bahkan masih ada banyak orang yang punya hati untuk sampai ke sana. Sekali lagi, kita hanya membutuhkan sedikit pemberdayaan untuk mereka dengan insentif yang cukup.

Dalam pelaksanaan penuntasan buta aksara, dinas terkait atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah mesti membangun kerja sama dengan BPPNFI Regional VIII Maluku Papua yang berkantor di Buper Jayapura. Hal ini dilakukan supaya peran-peran BPPNFI terlaksana di Papua—supaya BPPNFI tidak terkesan lamban dan miskin data seperti selama ini.

Proses kontrol dan penanganan komprehensif akan menggenapkan upaya penuntasan buta aksara pada tahun 2014. Selama ini, banyak orang menyoroti soal kontrol dinas terkait tentang pelaksanaan di lapangan. Pengontrolan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan perlu dilakukan untuk melihat perkembangan. Proses-proses evaluasi ini akan membantu menyusukseskan pemberantasan soal keaksaraan termasuk soal lain di Papua.

Penanganan dengan model ini tidak terbatas pada tahap bebas buta aksara. Harus ada kegiatan lanjutan dengan ransangan-ransangan yang sengaja dari pemerintah agar keterampilan baru itu tidak berhenti. Bekal-bekal keterampilan berbasis lokal dapat dipikirkan termasuk taman bacaan kampung. Juga, koperasi kampung. Penanganan ini, dinas pendidikan dapat kerja sama dengan dinas lain seperti pertanian, perikanan, pertanian, dan koperasi. Dengan demikian, penuntasan buta aksara itu benar-benar menjadi sebuah pemberdayaan dari tingkat bawah.

Dalam penanganan komprehensif ini perempuan mesti mendapat perhatian lebih. Perempuan muda harus mendapat perhatian lebih karena mereka akan mengasuh dan akhirnya mendidik anak-anak Papua. Pendidikan perempuan akan berefek baik untuk masa depan Papua.

Pemberantasan buta aksara dengan idealisme ini, lagi-lagi butuh komitmen-cinta-kasih. Jika tidak ada komitmen, cinta, dan kasih untuk membuat rakyat Papua lebih baik maka sia-sialah semuanya. Merdeka atau Otonomi masalah buta aksara adalah soal. Soal kita semua, pendidik, aktivis, pemerintah dan lainnya. Ini adalah hal-hal kecil yang sangat berat—butuh dana dan waktu—yang berakibat besar di kelak. Dengan demikian kita pernah membangun manusia Papua yang merupakan bagian dari umat manusia.

*)Sekretaris Lembaga Pendidikan Papua, Education of Papuans Spirit (LPP-edPapas)


seLENGKapnya......

Selasa, September 15, 2009

Konflik Papua Perlu Solusi

Kondisi Papua belakangan ini sempat memanas, perang dingin antara pemerintah dan masyarakat Papua terus berlanjut tanpa adanya solusi.


Rentetan kejadian, pembakaran Rektorat Uncen, penyerangan Polsekta Abepura, pengibaran bintang kejora mewarnai Kamtibmas di tanah Papua.

Mesikapi itu, Ketua Solidaritas HAM dan Demikrasi Rakyat Sipil Papua (SHDRP) Usama Yugobi mengatakan, perlu segera dicarikan pemecahan masalah yang tepat agar akarnya dapat diatasi

“Kejadian-kejadian ini mungkin saja akan terus menerus terjadi, maka harus ada solusi,” jelasnya.

Realita masyarakat umum melihat bila terjadi satu pelanggaran hukum baik itu tindakan kriminal maupun tindakan makar aparat hukum dapat menuntaskan perkara hukum ke meja hijau.

Namun bila dikaji dengan permasalahan HAM maka, permasalahan ini sampai kapan pun tidak akan terselesaikan, tentunya ini satu contoh kongkrit yang perlu disikapi dengan arif.

Menurutnya, penegakan keadilan di tanah Papua ini jauh dari harapan, sekalipun bersentuhan hukum dan aparat berlawanan, namun perlawanan masyarakat terus jut.

Katanya, katanya, pembangunan di era Otsus ini semakin tidak terarah, empat sektor dalam UU No.21 Tahun 2001, sama sekali belum memberi manfaat.

“Masyarakat jenuh dengan omong kosong pejabat yang nota bene orang asli Papua tentang pembangunan, mereka setelah menduduki jabatan justru mensejahterakan diri, sedangan masyarakat tidak merasakan perubahan Otsus,”ujarnya.(fer)
------------------------------
Sumber:papuapos.com

seLENGKapnya......

Oktovianus Pogau:Masih SMA Tapi Jadi "Guru" di Pemerintahan

Zaman sekarang ini, dunia nggak terlalu luas untuk dijelajahi, karna teknologi informasi makin canggih. Meski tekno udah berkembang pesat, ada juga orang yang belon bisa menikmati dan memahami tekno canggih tersebut. Salah satunya internet... Bayangin, di Papua sono, main internet ke warnet aja 1 jamnya bayar 10rebu loh! Puji Tuhan, lagi-lagi ada satu sosok pemuda yang dibangkitkan Tuhan untuk melihat keadaan ini.

Oktavianus Pogau, salah satu teman kita dari Papua yang udah terjun di bidang jurnalistik 'n pernah belajar internet sendiri, punya kerinduan untuk mengajar internet. Meski Okto yatim piatu, namun semangatnya tinggi untuk membangkitkan Papua dari ketertinggalan. Remaja yang duduk di kelas 2 SMA Kristen Anak Panah, Nabire-Papua ini sempat bikin website dan blog untuk pemerintah sekaligus jadi guru di sana. Penasaran ama pengalamannya? Simak obrolan kita bareng Okto!

Sejak kapan kamu tertarik dunia tulis menulis dan media internet?
Aku suka menulis sejak SMP kelas 2, sekitar tahun 2005. Saat itu di sekolah, guru bahasa indonesiaku menunjukkan sebuah berita tentang lumpur lapindo di Porong, Sidoarjo. Beliau meminta murid-murid untuk memberikan tanggapan melalui tulisan. Entah kenapa, waktu itu aku punya banyak gambaran dan pendapat tentang kasus ini. Akhirnya apa yang aku pikirkan aku tuangkan dalam tulisan. Saat guruku baca, dia langsung bilang kalo tulisanku bagus. Sejak itu, aku termotivasi untuk menulis. Kebetulan waktu itu juga, warnet di Nabire baru ada. Nah, begitu denger ada warnet, aku jadi penasaran 'n jadi lebih sering ke sana.

Kabarnya di Nabire, warnet jarang ditemukan. Apa yang bikin kamu terdorong untuk terus belajar internet meskipun sulit?
Sejam main internet, aku harus bayar 10ribu. Padahal, kalo aku main internet bisa berjam-jam. Demi ke warnet, aku sisihkan uang saku. Di Nabire warnet cuma ada satu. Tantangan lain yang aku dapatkan adalah budaya. Banyak orang pelit untuk membagikan ilmu baru, apalagi yang punya gelar. Makanya ilmu pengetahuan di Papua itu mahal. Nggak heran kalo Papua dianggap tertinggal. Dari sinilah muncul motivasiku untuk belajar keras tentang internet, komputer, dan dunia jurnalis. Aku ingin berbagi ilmu membangun Papua untuk lebih maju dan bebas dari ketertinggalan.

Siapa sih yang memotivasi kamu untuk nggak menyerah?

Tuhan Yesus, Pribadi pertama yang sangat memotivasi aku. Yang kedua, diriku sendiri, lalu orang-orang terdekatku. Tiap menghadapi tantangan, aku selalu ngobrol ama Tuhan, supaya Dia tunjukkan apa yang harus aku lakukan. Saat Teduh adalah waktu yang tepat untuk terus minta motivasi dan kehendakNya. Merenungkan FirTu tuh wajib hukumnya. Saat orang lain nggak dukung, aku belajar untuk gak dengerin hal-hal negatif yang bisa melemahkanku. Aku belajar untuk selalu bisa memotivasi diriku sendiri setiap saat.

Siapa sih yang kamu ajari?
Banyak banget! Semua teman-teman yang aku kenal di Nabire, termasuk orang-orang yang lebih tua dariku. Dari mahasiswa sampai pejabat di pemerintahanpun aku ajari main internet dan aku buatkan blog. Selain itu, teman-teman di sekolah dan siapapun yang datang minta tolong, pasti aku ajarin tanpa dipungut biaya. Aku akan ngajarin mereka sampai paham benar, jadi nggak ketinggalan.

Kabarnya kamu juga pernah nulis dan jadi wartawan, juga kolumnis muda beberapa media cetak. Gimana bagi waktu dengan sekolah?
Wah kalo diceritakan satu-satu bisa jadi satu buku ^_^. Aku pernah bikin web untuk ajang kebudayaan Papua secara otodidak. Emang sih sederhana... Puji Tuhan dapat penghargaan dari banyak kalangan termasuk pemerintah Papua. Sampai saat ini, aku aktif memberikan tulisan dan liputan di Papua Pos, Kabar Papua. Aku juga sempat dipercaya jadi editor yang punya kuasa untuk mengijinkan sebuah berita dimuat atau enggak. Puji Tuhan, sekolah nggak terganggu, lancar-lancar aja. Kuncinya, aku bisa atur waktu. Sampe-sampe, 24 jam itu terasa kurang buat aku bekerja, hehehe... Ini semua anugerah Tuhan, sehingga hasil kerja keras itu bisa memberkati banyak orang.

Pesannya buat teman-teman muda se-Indonesia apa nih?

Jangan terpengaruh dengan keadaan dan keterbatasan. Dalam berkarya, nggak harus punya fasilitas lengkap, supaya terlaksana. Yang penting harus punya kemauan keras, tekad, dan selalu ngobrol sama Tuhan. Jadikan keterbatasan sebagai kunci sukses kita! (*/Bb)

Sumber: Renungan Harian BOOM edisi Oktober 2008)


seLENGKapnya......

Kelaparan Yahokimo Jilid II, 92 Orang Meninggal Dunia: DAP Minta Pemerintah Segera Tanggap

Kepala Pemerintahan Dewan Adat Papua (DAP) Fadal Al-Hamid minta Pemda Kabupaten Yahukimo bersama pemerintah Provinsi Papua untuk segera tanggap dan menseriusi kejadian kelaparan di tujuh distrik di Kabupaten Yahukimo. Berdasarkan data yang diperoleh hingga saat ini sudah 92 orang yang dinyatakan meninggal akibat kasus kelaparan yang terjadi akibat gagal panen karena buruknya cuaca.

“Ini sangat mengejutkan, karena beberapa waktu lalu Gubernur Papua Barnabas Suebu menghibur masyarakat dengan penurunan angka kemiskinan yang turun hingga empat persen untuk wilayah Papua, tapi hari ini kita mendengar ada orang yang kelaparan di Yahukimo dan telah berlangsung sejak empat bulan lalu,” kata Fadhal saat ditemui wartawan disela-sela acara meeting Deplu yang berlangsung di Swiss Belhotel, Rabu (2/9).

Lebih lanjut dikatakan Fadhal, kondisi Yahukimo saat ini seperti tidak ada pemerintahan. Padahal disana ada pemerintah kabupaten, Distrik sampai kampung, tapi bencana kelaparan malah tidak dihiraukan.

“Mengapa ini bisa terjadi selama 4 bulan dan tidak diketahui oleh pemda setempat? Otsus delapan tahun cukup untuk mengatasi masalah ini. Apa lagi yang kurang?” katanya dengan mimik wajah heran.

Menurutnya kedatangan presiden beberapa waktu lalu untuk panen raya di daerah Yahukimo hanya sekedar untuk menghibur masyarakat setempat dan memberitahukan kepada semua orang bahwa persoalan kelaparan di Yahukimo bisa diatasi.
“Apa yang dilakukan saat itu untuk menghibur semua orang sama sekali tidak menyelesaikan persoalan jangka panjang,” ujarnya.

Sedangkan persoalan cuaca di Yahukimo dan didaerah pegunungan lainnya memang tidak pernah bisa kita atasi, karena ini terjadi setiap tahun. Namun yang dapat kita atasi adalah menyiapkan program jangka panjang kedepan untuk cuaca yang mengganggu seperti di Yahukimo agar rakyat tidak kelaparan lagi.

” harapnya sambil menambahkan seharusnya program ini sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten ataupun provinsi jauh sebelum masalah ini tejadi.

Pemda Belum Bertindak
Sementara itu Pendeta Isak Kipka tokoh agama setempat, yang dihubungi wartawan via ponselnya, Rabu (2/9) mengatakan, kelaparan yang terjadi pada awalnya diketahui hanya melanda empat Distrik, namun kini bertambah menjadi tujuh distrik dimana kasus ini terjadi sekitar bulan Mei lalu, karena cuaca buruk yang melanda Yahukimo terjadi mulai bulan Januari hingga Agustus 2009 ini. Dan telah menelan korban sebanyak 92 orang.

“Kelaparan ini sudah terjadi pada bulan Mei lalu hingga kini, dan ini diakibatkan buruknya cuaca serta gagal panen warga setempat,” kata isak.

Diungkapkan meski kasus kelaparan ini telah terjadi kurang lebih empat bulan, namun belum ada tindak lanjut dari pihak pemerntah setempat maupun pemerintah provinsi Papua, padahal upaya untuk meminta bantuan telah dilakukan melalui proposal-proposal yang diajukan kepada pemerintah daerah kabupaten Yahukimo.

Dan hingga berita tentang kasus kelaparan yang melanda tujuh Distrik diantaranya distrik Langda, Bomela, Seradala, Suntamon, Walma, Pronggoli dan Heryakpini ini sama sekali belum ada perhatian secara khusus dari pemda baik berupa bantuan makanan maupun obat-obatan.

Diterangkan lagi, beberapa waktu lalu pemerintah provinsi Papua melalui Dinas sosial provinsi Papua telah mendatangi kabupaten Yahukimo guna meninjau daerah tersebut namun hingga kini tidak ada tindak lanjut oleh Pemprov hingga kasus kelaparan ini terjadi.(lina)
-----------------------
Sumber: Papuapos.com

seLENGKapnya......

Selamatkan Tanah dan Orang Papua!

Pada 13 September kemarin, dikenal sebagai Hari Hak Azasi Manusia Internasional bagi Bangsa Pribumi se-Dunia. Hal itu sesuai dengan deklarasi PBB 13 September 2007 lalu.
Terkait hal ini, Dewan Adat Papua (DAP) sebagai masyarakat pribumi turut memperingati ulang tahun ke-3 Hari Hak Azasi Manusia Internasional bagi Bangsa Pribumi se-Dunia tersebut.

Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Forkorus Yaboisembut,S.Pd, mengatakan, tema yang diangkat adalah "Mari Kita Selamakan Tanah dan Orang Asli Papua". Tema ini menjadi suatu seruan tentang penyelamatan tanah dan orang asli papua, bangsa Papua, rumpun Melanesia, ras Negroid yang masih tersisa 1,2 juta jiwa dari creeping genoside (pemusnahan secara merangkak perlahan-lahan) dan dari kehancuran tanah Papua menuju Papua baru.

Seruan penyelamatan tanah dan orang asli Papua terdiri dari 8 bagian yaitu, penyelamatan tanah Papua, penyelamatan jiwa orang asli Papua dari creeping genoside, perilaku orang asli Papua yang berakibat creeping genoside, penyelamatan Sumber Daya Alam (SDA), penyelamatan hutan, penyelamatan kampung-kampung tradisional, masa depan orang asli Papua, permasalahan-permasalahan yang telah, sedang dan akan dihadapi orang asli Papua.

Pokok-pokok seruan sebagaimana diungkapkan itu, sebagai pengingat dan peringatan untuk harus diingat dan dilaksanakan oleh masyarakat adat Papua. Pertama, keselamatan dan masa depan orang Papua ada di tangan orang Papua sendiri. Sebab ancaman kematian kian semakin menyata dimana masyarakat adat ditembak, dibunuh, diculik, ditangkap, dipenjarakan, mati kelaparan, menderita dan mati karena sakit dan penyakit.

Kedua, dilihat dari perkembangan jumlah penduduk di tanah Papua pada saat menjelang pelaksanaan penentuan pendapat rakyat (Pepera) pada tahun 1969, jumlah penduduk asli Papua lebih kurang 800.000 jiwa dan sampai dengan pada tahun 2007 jumlah penduduk asli Papua berjumlah 1, 2 juta jiwa. Jika dibandingkan dengan dengan Negara tetangga PNG (Papua New Guinea) pada saat merdeka pada tahun 1975, jumlah penduduk 700.000 jiwa dan pada tahun 2007, negara tetangga tersebut jumlah penduduknya sekitar 7 juta jiwa.

Ini pertanda bahwa pertumbuhan penduduk orang asli Papua di Papua Barat tidak bertambah secara signifikan dalam kurun waktu yang sama. Bertolak dari perbedaan jumlah penduduk yang amat mencolok di atas menyatakan sejak integrasi hingga saat ini terindikasi telah, sedang dan akan terjadi creeping genoside pada orang asli Papua. Hal ini dapat menyata dengan telah terjadinya berbagai operasi tumpas yang dilakukan oleh militer secara langsung semenjak 1 Mei 1963-1998, pembunuhan kilat, penembakan, penculikan, penangkapan dan pemenjarahan sewenang-wenang, pembunuhan psikis dengan Tuhan separatis, makar dan OPM (Organisasi Papua Merdeka).

Disamping itu, masyarakat adat Papua juga dibunuh dengan cara diracuni melalui makanan dan minuman, minuman keras, pelayanan kesehatan yang tidak memadai dan meninggal karena kelaparan dan penyakit HIV/AIDS. Akibatnya, populasi penduduk asli Papua semakin terancam.

Sebuah paper penelitian yang sampaikan dalam Indonesian Solidarity an the West Papua Paper Project, 9-10 Agustus 2007 di Sidney, Australia yang disampaikan oleh Dr. Jim Elmslie menyebutkan populasi penduduk non-Papua pada tahun 2020 akan meningkat tajam menjadi 70,8% dari total 6,7 juta jiwa penduduk Papua pada tahun 2020. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, pada tahun 2030. Dr. Jim memprediksikan penduduk asli Papua hanya 15.2% dari total 15,6 juta jiwa penduduk Papua. Dengan kata lain, perbandingan antara penduduk asli Papua dan non-Papua pada tahun 2030 akan mencapai 1:6,5. Oleh karena itu, masyarakat adat tanpa terkecuali di semua level dan tingkatan harus menyelematkan diri terlebih dahulu dari ancaman kematian dan dari berbagai proses ketidakadilan yang dialami.

Ketiga, eksploitasi SDA terus terjadi di tanah Papua. Masyarakat adat mati di atas kekayaan alam (emas), sementara kaum pemodal dan penguasa menari-nari di atas tulang belulang dan darah masyarakat adat Papua. Eksploitasi tambang tembaga dan emas oleh PT. Freeport dan gas alam oleh Brithis Petrolium di Babo Bintuni, perusahaan gas di Sorong serta berbagai perusahaan lainnya merupakan fakta yang tidak dapat dielakan. Demikian pula dengan pengeksploitasian hutan yang terus dilakukan secara legal maupun illegal.

Keempat, dalam pandangan dasar hidup masyarakat adat Papua, tanah adalah mama yang melahirkan, memberi makan, hidup dan beranak cucu. Karena itu tanah sesungguhnya milik komunitas dan bukan milik pribadi tertentu. Tanah bagi masyarakat Adat Papua memiliki nilai ekomis dan religi.

"Soal tanah adat kami DAP serukan penyadaran dulu, nanti kami tindaklanjuti dengan aturan," ungkapnya dalam konferensi pers di Kantor DAP, Minggu, (13/9).
Secara iman (secara khusus Kristiani) tanah adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada setiap bangsa dengan batasnya untuk keberlangsungan hidup mereka (Lih. Kitab Ulangan 19:13 dan 27:17). Lahan produktif pertanian tidak lagi dialihfungsikan untuk perumahan, penanaman kelapa sawit, lahan industri namun dilindungi demi keberlangsungan hidup masyarakat Adat Papua. Oleh karena itu, diserukan kepada orang asli Papua supaya tanah hak milik Masyarakat Adat Papua jangan dijual lagi namun disewakan atau dikontrakkan bagi pemodal dan pengguna lainnya.

Kelima, secara ekonomi masyarakat adat terus semakin tersisih. Tempat-tempat sentral di kota-kota, tanah semua dikuasai oleh pemodal yang nota benenya warga migran. Mereka mendirikan ruko-ruko, supermarket dan sentra-sentra ekonomi dimana-mana. Akibatnya masyarakat adat tidak mendapatkan tempat yang layak dan manusiawi.

Keenam, semakin derasnya arus perubahan dan tidak adanya perhatian dari semua pihak dalam memelihara serta melestarikan kampung-kampung tradisional dengan segala sistem dan nilai pemerintahan tradisional semakin hilang dan musnah. Hak hidup dan kebebasan masyarakat adat Papua semakin terancam. Pemerintah melalui aparat penegak hukum terus melakukan pembungkaman hak dan kebebasan bagi masyarakat adat Papua. Sebaliknya apa yang menjadi tanggungjawab aparat belum secara serius mengungkapkan tuntutan masyarakat adat.

Beberapa persoalan yang patut disebutkan ialah pelaku penembakan Opinus Tabuni yang tertempak pada tanggal 9 Agustus 2009 di Lapangan Sinapuk Wamena pada saat memperingati hari Internasional Masyarakat Pribumi. Demikian pula proses hukum pelaku penculikan Theys Hiyo Eluay dan sopirnya Aristoteles Masoka serta berbagai kasus pelanggaran HAM berat lainnya.

Bertolak dari keprihatinan sebagaimana diungkapkan di atas, guna mengakhiri dan menyelamatkan masyarakat adat Papua maka ia menyuarakan dan menyatakan sikap, bahwa, seluruh masyarakat adat untuk saling bahu membahu membangun kekeluargaan, persatuan, persaudaraan sebagai sesama anak adat Papua untuk menyelamatkan diri dan tanah Papua dari ancaman kepunahan.

Berikutnya, berjuang agar mencapai kesadaran bahwa semua orang adalah satu bangsa yakni bangsa Papua, rumpun melanesia dan ras negroid di pasifik dan bukan bangsa Indonesia, rumpun Melayu dari Yunan Kamboja.

"Pemerintah Indonesia, Amerika Serikat, Perserikatan Bangsa-bangsa, Pemerintah Belanda untuk segera membuka diri guna dilakukannya dialog internasional atau referendum bagi penyelesaian dan penyelamatan masyarakat adat Papua dari krisis kemanusiaan dan ancaman pemusnahan yang semakin menyata," tegasnya.

Tentang, penembakan di Timika, jika dilihat modusnya sama dengan penembakan warga Amerika Serikat beberapa bulan lalu, hanya saja dalam akhir-akhir ini intensitasnya meningkat, dan jelas ini mungkin saja dilakukan oleh agen provokator yang sama, karena mereka yang menembak itu adalah orang yang terlatih dalam menembak maupun menghilangkan jejaknya.

"Saya pernah bilang bahwa coba OPM ditarik dan pasukan juga ditarik, dan dilihat siapa dalang dari aksi penembakan itu. Ini skenario yang sudah diatur agar membungkam masyarakat yang memperjuangkan haknya pada PT. Freeport itu, karena tidak mau kue yang sama dibagi, maka dibuatlah aksi-aksi penembakan itu, supaya masyarakat adat ditangkap, diintimidasi supaya jangan berteriak lagi. Mana ada masyarakat adat punya senjata," terangnya.(nls/fud)
----------------------
Sumber: Cenderawasihpos.com

seLENGKapnya......

Mama-Mama Papua Demo ke Gedung Negara

Tuntut Pembangunan Pasar yang Layak di Tengah Kota

Sekitar 200 massa yang menamakan diri Solidaritas Mama-mama Pedagang Asli Papua (Solpap), Senin (14/9) kemarin menggelar aksi unjuk rasa di depan jalan masuk Gedung Negara, Dok V Jayapura. Mereka mendesak Gubernur Papua maupun Walikota Jayapura untuk segera merealisasikan pembangunan pasar khusus yang layak dan manusiawi di tengah kota bagi mama-mama pedagang asli Papua yang sehari-harinya berjualan di pinggir jalan dan emperan toko sepanjang Kota Jayapura.

Awalnya, massa yang dipimpin Robert Jitmau dari Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Jayapura ini menggelar aksi di halaman Kantor Gubernur Papua di Dok 2 Jayapura, namun karena semua pejabat termasuk Gubernur Papua Barnabas Suebu,SH berada di Gedung Negara, akhirnya massa tersebut memutuskan untuk melanjutkan aksinya ke Gedung Negara.

Massa pun akhirnya berjalan kaki dari Kantor Gubernur menuju Gedung Negara, Dok V Jayapura yang jaraknya sekitar 5 km itu dengan tertib. Namun setelah sampai di Dok V, massa tidak diizinkan masuk ke kompleks Gedung Negara. Sebab sebelum massa tiba di Gedung Negara sekitar pukul 12.00 WIT, aparat keamanan dari Polresta Jayapura sudah siaga di sana, sehingga ketika pendemo datang aparat kepolisian langsung membuat pagar betis menghalau massa yang umumnya mama-mama itu.

Karena tertahan aparat, akhirnya massa pun melakukan orasi sambil membentangkan sejumlah pamflet yang intinnya meminta gubernur memperhatikan mama-mama asli Papua melalui pembangunan pasar khusus mama-mama asli Papua di tengah kota.
"Anak sampai kapan mama jualan di atas tanah. Bapak Bas, kapan kami punya pasar jadi? Kami cape demo terus. Demikian antara lain tulisan tersebut.

Massa terus meneriakkan agar gubernur segera menemui massa. "Kami tidak mau kalau pejabat lain, harus gubernur temui kami," teriak seorang ibu. Namun gubernur tetap tidak keluar. Sebab pada waktu bersamaan gubernur melakukan pertemuan tertutup dengan Dubes Inggris, Marthin Hatfull. Asisten Umum Drs. Ibrahim Is Badaruddin, M.Si dan Kepala Dinas PU Provinsi Papua Jansen Monim ST,MMT yang ditugasi menemui dan memberikan penjelasan kepada pengunjuk rasa rupanya tidak digubris. Massa tetap nogotot harus bertemu gubernur.

Setelah terjadi negosiasi, akhirnya dipilih 14 perwakilan untuk masuk menyampaikan aspirasi kepada gubernur. Sementara massa di luar tetap setia menunggu hasil pertemuan perwakilan dengan gubernur. Setelah sekitar satu jam lebih menunggu, akhirnya perwakilan pun bertemu dengan Gubernur Barnabas Suebu,SH, Walikota Jayapura Drs. MR Kambu M.Si dan Yan Ayomi, S.Sos dari DPRP selaku Ketua Tim Pansus Mama-mama Pedagang Asli Papua, Sekda Drs Tedjo Soeprapto,MM para asisten dan para pimpinan SKPD terkait.

Dalam pertemuan itu, gubernur mengatakan, apa yang menjadi tuntutan mama-mama sangat penting dan sebenarnya sudah direspon pemerintah, hanya saja yang menjadi kendala selama ini adalah masalah tanah tempat pembangunan pasar tersebut.
Ada sejumlah lokasi yang dilirik, misalnya lokasi dok 8 yang ditawarkan Walikota Jayapura sesuai dengan tata ruang Kota Jayapura, namun tetap tidak memenuhi syarat. Apalagi pasar yang diinginkan harus di tengah kota.

Setelah diusulkan beberapa lokasi alternatif, akhirnya gubenur memutuskan pembangunan pasar itu dipusatkan di tempat Eks Damri di jalan Percetakan Jayapura.
Karena tanah di lokasi tersebut milik perhubungan (pusat), maka pihak pemerintah daerah akan segera menyelesaikan itu dengan pemerintah pusat. "Demi untuk mama-mama Asli Papua, maka saya rela pasang badan dengan pemerintah pusat," katanya.

Selain menyetujui lokasi di tempat DAMRI, gubernur juga setuju pembangunan pasar ini dianggarkan dalam APBD 2010, sehingga dipastikan sudah selesai sebelum Desember 2010.
Masalah anggaran ini akan disinergikan dari APBD Kota Jayapura dengan Provinsi. Untuk pembangunannya dipercayakan kepada Walikota Jayapura sebagai pelaksana.

Gubernur juga meminta perlunya pembinaan bagi mama-mama pedagang asli Papua sehingga lebih cakap dalam memanaj jualan mereka, yang pada gilirannya bisa meningkatkan perekonomian mereka.

Untuk menjawab keluhan mama-mama soal ongkos angkutan yang selama mahal, gubernur juga menyetujui untuk pengadaan satu unit angkutan murah yang nantinya dikelola dalam bentuk koperasi oleh mama-mama yang berjualan di pasar tersebut.
"Untuk sementara menungu pembangunan pasar khusus, silahkan saja berjualan dulu di tengah kota seperti biasanya," jelas gubernur.

Puas dengan jawaban itu, akhirnya perwakilan massa kembali menjelaskan hasil pertemuan itu kepada rekan mereka yang setia menunggu di luar pagar dan akhirnya massa membubarkan diri. (don/fud)
-------------------------
Sumber: Cenderawasihpos.com

seLENGKapnya......

Kamis, September 10, 2009

Romeo Muyapa Siap Ikut Olimpiade Astronomi Asia Pasifik

Romeo Muyapa, siswa kelas III SMP YPPK Santo Antonius Nabire, akan menjadi duta Indonesia dalam mengikuti Olimpiade Astronomi Asia Pasifik (Asian Pacific Astronomy Olympiad/APAO) di Korea.

Menurut Kepala Sekolah SMP YPPK Santo Antonius Nabire, Theodolus Asmanto, kegiatan Olimpiade Internasional APAO bakal digelar mulai tanggal 7-14 Oktober 2009. “Sekarang ini Romeo Muyapa sedang dibimbing secara khusus oleh para dosen Institut Teknologi Bandung (ITB) dan sejumlah dosen lainnya di Jakarta ,” ujar Asmanto kepada JUBI di sekolahnya, Kamis (10/9) siang.

Diakuinya, Romeo Muyapa adalah salah satu siswa didikannya yang telah menorehkan prestasi gemilang di tingkat Nasional. Romeo sukses meraih medali emas pada Olimpiade Sains Nasional (ONS) di Jakarta tahun 2008. “Karena sukses di bidang Astronomi, Romeo digembleng langsung Prof. Yohannes Surya di Karawaci,” kata Asmanto.

Mewakili Indonesia di ajang APAO tahun 2009, Romeo Muyapa akan bertarung dengan siswa-siswi berprestasi dari negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik. “Saya yakin dia akan sukses,” optimisnya.

Sesuai rencana, Romeo Muyapa akan didampingi Drs. Theodolus Asmanto bersama Kepala Bidang SMP/MTs Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Theresia I. Maker, S.Pd sebagai peninjau kompetisi APAO. Itu berdasarkan pemberitahuan yang disampaikan oleh Wakil Direktur Pelatihan, Ir. Batara Pane melalui suratnya dengan Nomor 1014/KTC/VIII/2009 tentang keikutsertaan Kontingen Indonesia di APAO 2009. (Markus You)

-----------------
Sumber:http://www.tabloidjubi.com/

seLENGKapnya......

Sabtu, Agustus 22, 2009

Anak Putus Sekolah di Papua : Buramnya Pendidikan Setengah Hati

Secara nasional, jumlah siswa sekolah dasar (SD) yang terpaksa berhenti sekolah atau drop out (DO) menunjukkan angka ribuan. Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB) mencatat, setiap harinya ada 2.000 anak SD yang DO. Data resmi dari 33 Kantor Komnas Perlindungan Anak (PA) di 33 Provinsi pada 2007, bahkan mencatat, jumlah anak putus sekolah mencapai 11,7 juta jiwa. Naik dari 2006 sebesar 9,7 juta anak.

Menurut Sekjen Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait, kala itu, kasus putus sekolah yang paling menonjol terjadi di tingkat SMP, 48 %. Sedangkan SD 23 % dan SMA 29 %. Akumulasinya mencapai 77 %. Dengan kata lain, jumlah anak usia remaja yang putus sekolah tak kurang dari 8 juta jiwa. ‘’Angka putus sekolah ini cukup tinggi karena banyak anak di Indonesia dijadikan sumber penghasilan untuk menghidupi keluarga. Mereka datang dari keluarga miskin,’’ kata Meena Kumari Adnani, Managing Director YCAB. Ia juga memaparkan, sembilan juta anak dalam kelompok usia 5-14 tahun terdata sebagai pekerja anak. Sejak 1999, ditemukan juga 17 juta anak di atas usia 10 tahun masih buta huruf.

Di Papua, terjadi di Merauke. Vincent Mekiuw, Kepala Dinas Pendidikan Dasar membenarkannya. “Saya jujur saja, ada peningkatan jumlah anak putus sekolah yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Dimana anak ikut terlibat untuk memenuhi ekonomi keluarga sehingga kesempatan anak untuk memperoleh pendidikan tidak ada,” ujarnya kepada JUBI belum lama ini.

Seperti Mekiuw, Unifah Rohsidih, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Juni kemarin, dari hasil studi di empat wilayah termasuk Papua Barat, mengatakan, anak-anak usia 9-15 tahun terlibat berbagai jenis pekerjaan yang berakibat buruk terhadap kesehatan fisik, mental, dan seksual. Unifah mengatakan, awalnya pekerja anak tersebut hanya membantu perekonomian orang tua, tetapi lama kelamaan terjebak sebagai pekerja permanen. “Mereka akhirnya menikmati hasil pendapatan dan berakibat lebih sering bolos sekolah dan kemudian drop out,” ungkapnya.Penelitian tersebut merupakan hasil kerja sama dengan InternationalLabour Organization (ILO).

Temuan selanjutnya, anak bekerja dalam berbagai pekerjaan mulai dari pemulung, penjual koran, petugas parkir liar, pemilah sampah TPA, buruh petani dan perkebunan, pengemis, pembantu rumah tangga, pelayan toko dan restoran, pendorong gerobak di pelabuhan dan pasar, penjual platik di pasar, kuli angkut, penyelam mutiara dan ikan teripang di laut tanpa peralatan, kernet, nelayan, buruh bangunan, penjual sayur, dan menyemir. “Lama kerja anak-anak bervariasi antara empat sampai sembilan jam. Pagi hari kerja pukul 6.00-11.00 . Siang mereka sekolah. Sore hari kerja jam 16.00-19.00 . Pendapatan bervariasi antara Rp 7 ribu sampai Rp 20 ribu perhari, atau antara Rp 35 ribu sampai Rp 100 ribu per minggu,” ujarnya.

Di Jayapura, sejumlah anak putus sekolah lebih banyak tidak memperoleh bimbingan dari orang tua. Mereka dekat dengan minuman keras. Marthen Dou warga Dok V, mengatakan, “baik karena orang tua cerai atau karena sibuk kerja dan tidak ada lagi waktu untuk memperhatikan anak-anak mereka”. Akibatnya kata Douw mereka berkeliaran di kota Jayapura dan sudah mengenal miras serta mencium Aibon (Lem yang dapat memberi pengaruh mabuk). “Mereka bisa dipanggil anak anak aibon,” kata Douw.

Rombongan mereka semakin besar dengan banyak pula saudaranya yang datang dari Nabire.
Masalah ekonomi memang menjadi pendorong tak tertanganinya kasus-kasus putus sekolah. Diluar itu, ada juga kendala teknis yang bersifat mikro yang menjadi penyebab terhentinya anak bersekolah. Lokasi yang jauh, hilangnya tulang punggung ekonomi keluarga, serta pandangan tentang penting atau tidaknya pendidikan kerap menjadi penyebab anak enggan berangkat hingga akhirnya DO.

Di wilayah yang secara geografis sangat luas dan aksesnya terbatas, untuk mencapai sekolah yang berjarak puluhan kilometer tentu bukan perkara mudah. Misalnya Papua yang memiliki luas kabupaten dan kota rata-rata ribuan hingga puluhan ribu kilometer persegi. Selain sangat luas, jumlah sekolahpun terbatas. Dampaknya, persebaran tidak merata. “Kasus putus sekolah anak di tanah Papua, merupakan sebuah fenomena yang seharusnya tidak perlu terjadi jika saja pemerintah dengan cermat melihat bahwa pendidikan adalah kebutuhan mendesak untuk masa depan dan sebagai Hak asasi manusia,” kata Octovianus Takimai, Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Papua (IMAPA) Bandung.

Yayasan Pemuda Insos Kabor Biak, YAPIKBI, berpendapat beda. Dalam laporannya di situs YAPIKBI, pendidikan di Papua tidak pernah diprioritaskan. YAPIKBI, dengan direkturnya Agust Rumbiak menilai, Papua sudah sangat lama menjadi provinsi. Namun selalu terbelakang. Tingkat SDMnya juga sangat rendah. Padahal daerah ini memiliki kekayaan yang luar biasa. “Kwalitas pendidikan di Papua sangat rendah, ini terjadi pula di Biak”. “Tingkat pengetahuan anak yang menyelesaikan SD dan SLTP sangat rendah. Karena orang-tua tidak memiliki uang untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah kejuruan,” demikian disebutkan.

Ternyata masalah anak putus sekolah di Papua tidak hanya terjadi di wilayah pesisir. Di pegunungan, dari hasil survey World Vision Indonesia (WVI), 2007, disebutkan anak SD DO mencapai 40 %. “Mutu pendidikan Jayawijaya harus ada peningkatan, survey kami hanya 78 persen siswa yang berpartisipasi di tingkat SMP,” kata staf Departemen Komunikasi WVI, Enda Balina.

Di Papua Barat, jumlah anak DO berjalan lurus dengan kemiskinan yang mendera warganya. Fakta menunjukkan, provinsi dengan tingkat pendapatan rendah cenderung memiliki angka putus sekolah yang juga tinggi. Pada tahun 2007, Papua Barat termasuk dalam lima provinsi yang memiliki nilai produk domestik regional bruto (PDRB) terendah di antara 28 provinsi lain. Kecuali Maluku yang mencatat 1,45 %. Putus SD di wilayah ini, termasuk Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Gorontalo, mencapai 3-5 %. Di tingkat SMP, angkanya lebih tinggi lagi, 2-7 %. Kekurang berdayaan secara ekonomi jelas mempengaruhi kelangsungan pendidikan di wilayah dengan Ibukota Manokwari itu. Dengan pendapatan per kapita per tahun Rp 3 juta hingga Rp 5 juta, bersama dengan tiga wilayah lainnya, total anak putus SMP, hampir mencapai 10.000. Sementara lebih dari 31.000 siswa SD juga mengalami putus sekolah.

Ketua Dewan Pembina Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Keerom, Papua, Fransiska Ni Made Santun Watae, dalam acara penyerahan sertifikat kepada 114 anak putus SD beberapa waktu lalu, mengatakan, Dinas Pendidikan dan Pengajaran selayaknya harus memperhatikan anak putus sekolah tersebut.

Pernyataan Ni Made sepertinya dibuktikan. Sekjen Depdiknas Dodi Nandika, mengatakan, tahun ini Depdiknas menaikkan bantuan siswa miskin di semua level pendidikan. Bantuan itu, kata Dodi, langsung diberikan kepada siswa. Bantuan akan dimanfaatkan untuk keperluan pribadi siswa. Seperti, membeli seragam, buku tulis, maupun transport. Diharapkan bantuan ini dapat mengurangi angka putus sekolah secara bertahap. “Sehingga, akhirnya tak ada lagi anak putus sekolah,” ujarnya.

Angka putus sekolah usia 7-13 tahun mencapai 841 ribu dari total 28,1 juta siswa SD. Total dana yang dialokasikan Depdiknas sebesar Rp 3 triliun. Sementara anak usia SMP yang tidak dapat mengakses pendidikan sekitar 211.643 orang.

Untuk jenjang SD, jumlah penerima bantuan bertambah menjadi 2,2 juta dari sebelumnya 690 ribu anak. Demikian pula dengan SMP. Jumlah penerimanya tahun ini sebanyak 998 ribu anak dengan nominal bantuan Rp 48 ribu per bulan. Tahun sebelumnya, bantuan diterima sekitar 499 ribu anak.

Di jenjang SMA, beasiswa miskin diberikan untuk 310 ribu anak. Total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 242 miliar per tahun. Sementara untuk siswa SMK, bantuan diberikan untuk sekitar 928.539 siswa. Lebih banyak dibandingkan tahun lalu yang jumlahnya sekitar 700.000 siswa. Bantuan yang diterima siswa per tahun mencapai Rp 780 ribu. Anggaran yang dialokasikan cukup besar mencapai Rp 724 miliar. Bantuan ini lepas dari sumbangan warga Indonesia dan Belgia sebesar 7.000 euro untuk membantu anak putus sekolah di Indonesia. Termasuk Papua.
---------------------
Sumber:http://tabloidjubi.com/Dominggus A Mampioper/JR

seLENGKapnya......

Senin, Agustus 03, 2009

Gubernur Papua Kunjungi Daerah Pedalaman

Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Papua direncanakan memulai kunjungan kerja ke kampung-kampung pedalaman,terpencil dan terisolasi untuk melihat dari dekat perkembangan kehidupan masyarakat setempat dan mendengar keluh-kesah mereka.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua, Fred Menufandu di Jayapura, Sabtu (1/8) mengatakan, sejumlah daerah yang akan dikunjungi Gubernur Barnabas Suebu dan para pejabat pemerintah daerah adalah Timika, Enarotali, Waghete, Sugapa dan Ilaga.

Sementara itu, secara terpisah Wagub Alex Hesegem beserta rombongan juga akan mengunjungi Wamena, Tiom dan Kobakma. "Kegiatan kunjungan kerja Gubernur dan Wagub merupakan realisasi kebijaksanaan Pembangunan Provinsi Papua untuk melihat secara langsung perkembangan pembangunan di daerah-daerah terpencil," kata Fred.

Selain itu, para pimpinan daerah ini juga akan berdialog langsung dengan masyarakat setempat untuk mendengarkan keluhan, saran dan kritik berkaitan dengan kegiatan pembangunan yang selama ini berjalan.

Daerah yang menjadi sasaran kunjungan kerja ini terletak di pedalaman Papua, di sekitar wilayah Pegunungan Tengah Papua dengan kondisi geografis yang cukup sulit untuk dijangkau dengan kendaraan darat.

Lebih lanjut Fred menjelaskan, jadwal keberangkatan Gubernur berserta rombongan dimulai pada Selasa (4/8) dari Jayapura menuju Timika dengan menggunakan penerbangan reguler. Di Timika, gubernur direncanakan menginap untuk selanjutnya berangkat ke Enarotali dengan menumpang pesawat Twin Otter.

Pada kesempatan tersebut ikut serta para pejabat pemerintah dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Majelis Rakyat Papua (MRP), Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran (P dan P) dan lain sebagainya.

Dari Enarotali, Gubernur langsung berangkat ke Waghete dengan kendaraan darat. Kunjungan di daerah ini berlangsung dari pagi hingga sore. Dari Wahgete, Gubernur melanjutkan perjalanan ke Sugapa menggunakan Twin Otter. Di sini Gubernur direncanakan menginap untuk selanjutnya berangkat menuju Ilaga dengan pesawat yang sama.

Kunjungan di Ilaga akan berlangsung satu hari dan selanjutnya Gubernur kembali ke Timika untuk berangkat menuju Jayapura.

Sementara itu, jadwal kunjungan kerja Wagub Alex Hesegem bersama Ibu Alex Hesegem direncanakan dimulai pada Senin (3/8) dengan rute Jayapura-Wamena menggunakan pesawat ATR 72. Turut dalam rombongan Wagub di antaranya para pejabat dari DPRP, MRP, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan lain sebagainya.

Di Wamena, rombongan akan menginap selama satu hari dan pada Selasa (4/8) pagi melanjutkan perjalanan menuju Tiom dengan Twin Otter dan pesawat PC 12. Setelah itu, pada Rabu (5/8), rombongan Wagub akan berangkat ke Kobakma dengan PAC 750 dan Grand Caravan dan direncanakan bermalam di sini.

Perjalanan kembali dari Kobakma ke Jayapura dilakukan pada Kamis (6/8) pagi dengan pesawat yang sama.

"Diharapkan kunjungan kerja Gubernur dan Wagub ke kampung-kampung di pedalaman Papua dapat meningkatkan semangat pembangunan di daerah-daerah terpencil sehingga bisa lebih maju dan berkembang pesat," kata Fred.
----------------------
Sumber:http://regional.kompas.com

seLENGKapnya......

Minggu, Juli 19, 2009

230 Ribu Orang Papua Buta Aksara

Papua, masuk 10 besar provinsi di wilayah Indonesia yang dinyatakan padat akan buta aksara selain Bali, Kalimantan Timur, Kalimatan Barat,Jawa Timur, Jawa Tengah, NNT, Banten, Selawesi Selatan, Jawa Barat.

Sementara kepadatan buta aksara di Papua ini terbesar berada di Kabupaten Pegunungan Bintang (Pegubin), Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Asmat dan Kabupaten di pegunungan lainnya.

“Memang untuk pegunungan merupakan daerah terbesar penyandang buta aksara, hal ini disebabkan sulitnya transportasi ke daerah tersebut serta minimnya SDM untuk dimanfaatkan di sana,” ungkap Ka-Dispora Provinsi James Modouw kepada wartawan disela-sela cara penguatan kapasitas pengelola/penyelengara program pendidikan masyarakat pada 10 provinsi di Hotel Mahkota, Kamis (16/7) kemarin.

Menurutnya, dalam waktu dekat Pemprov Papua akan menggenjot agar buta aksara di Papua hilang atau paling minim berkurang dari jumlah 230.000 penyandang buta aksara yang terdapat di Papua saat ini.

“Melalui dukungan nggaran yang dihasilkan dari ABPD sebesar Rp. 6 M pertahunnya, upaya pemerintah itu nantinya akan dilakukan melalui pendirian taman bacaan, sosialisasi ke masyarakat serta berbagai pelatihan tentang upaya pemberantasan buta aksara,”katanya.

Dari jumlah 230.000 penyandang buta aksara di Papua jika dibandingkan dengan jumlah pada tahun pertama program pemberantasan buta aksara dilakukan yaitu pada tahun 2005 terjadi penurunan.

Tahun 2005 lalu Papua mencapai angka 552.000 penyandang buta aksara dan untuk tahun 2009 ini turun hingga 230.000, sehingga dipastikan tahun 2014 nanti Papua akan benar-benar bebas dari buta aksara.

“Sebenarnya pemda Papua sudah berhasil dalam memberantas buta aksara, kita bisa lihat dari penurunan penyandang buta aksara saat ini,” lanjut dia.

Pemberantasan buta aksara untuk daerah Papua ini dikatakan olehnya, nanti akan didukung pula melalui kearifan muatan local yaitu, diwajibkan setiap sekolah dasar untuk menggunakan bahasa ibu atau bahasa budaya setempat.

Dikatakan pula oleh James Modouw, masih besarnya penyandang buta aksara di kota Jayapura disebabkan mobilisasi penduduk yang terus meningkat hingga upaya pemda setempat untuk memberantas buta aksara terbilang sulit.(lina)
-------------------------
Sumber:http://papuapos.com

seLENGKapnya......

Rabu, Juli 08, 2009

PAUD Tentukan Kualitas Manusia Papua di Masa Depan

Kualitas manusia Papua di masa depan sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan, khususnya pendidikan anak usia dini (PAUD) yang kita bangun saat ini. Hal ini bukan mengabaikan pendidikan formal dasar dan menengah. Tetapi, lebih karena anak usia 0-5 tahun usia emas dalam pengembangan otaknya.

Karena itu, jika kita punya keinginan mengubah masa depan Papua, maka yang harus ditangani lebih dahulu adalah anak-anak usia dini. Perhatian sudah harus dari dalam kandungan. Sebab, pendidikan anak usia dini adalah basis pendidikan pertama dan basis pendidikan yang utama.

Melalui anak usia dini bisa ditanamkan nilai-nilai budaya dan peradaban yang baik, karena anak usia dini merupakan usia emas dalam kehidupan manusia. Maka perhatian berbagai pihak, mulai dari keluarga, lingkungan, gereja, kelompok soial, LSM, dan pemerintah di tanah Papua adalah penting.

Pembangunan PAUD di tanah Papua harus didukung penuh oleh pemerintah. Dukungan itu dapat diwujudkan dalam komitmen politik dalam bentuk alokasi anggaran dalam APBD. Di samping itu, untuk mengembangkan PAUD di Papua perlu adanya dukungan dari berbagai pihak, seperti dari asosiasi pendidikan anak usia dini seperti Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini (Himpaudi) Wilayah dan Forum PAUD yang diharapkan juga berperan besar dalam mengembangkan dan memajukan PAUD.

Juga, pemerintah harus mendukung de¬ngan¬ memberikan pembinaan di pusat PAUD yang ada tanah Papua mulai dari tingkat kampung sampai di tingkat provinsi. Hal ini dapat dilakukan dengan pusat PAUD di provinsi membina pusat PAUD yang berada di wi¬layah sehingga penyebaran dan pe¬merataan PAUD akan lebih cepat terlaksana.

Dalam pembangunan PAUD di tanah Papua perlu juga peran perguruan Tinggi. Perguruan tinggi seperti Universitas Cendrawasih bisa melakukan penelitian-penelitian sehing¬ga¬ hasil penelitian tentang PAUD dan pengembangannya bisa menjadi acuan bagi pengembangan PAUD di Papua yang disesuaikan dengan budaya setempat.

Dalam pengembangan PAUD di tanah Papua perlu juga diperhatikan budaya lokal termasuk bahasa daerah dan nilai-nilai baik yang dianut oleh masyarakat setempat. Dengan demikian, pembangunan PAUD itu akhirnya tidak hanya menciptakan anak-anak hanya pintar secara intelektual tetapi juga punya hati nurani dan wawasan kebudayaan Papua.

Jadi, intinya adalah membangun PAUD di tanah Papua adalah sama dengan membangun kualitas orang Papua untuk menghadapi masa depan. Membangun PAUD berarti kita menyiapkan anak-anak kita untuk menghadapi globalisasi dengan enteng. Tapi, PAUD yang bukan sekedar soal kuantitas – soal berapa-- tetapi PAUD yang berkualitas -- yang tidak menenggelamkan identitas dan harga diri kepapuaan anak-anak Papua di masa depan.
[Yermias Degei, Sekretaris Komunitas Pendidikan Papua]


seLENGKapnya......

Kamis, Juli 02, 2009

BPS: Penduduk Miskin Paling Banyak di Papua

Posisi ini tidak bergeser dibanding persentase tingkat kemiskinan pada 2008 lalu.

Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2009 mencatat Papua sebagai provinsi dengan persentase kemiskinan penduduk kota dan desa tertinggi dibanding 33 provinsi lain di Indonesia. Posisi ini tidak bergeser dibanding persentase tingkat kemiskinan pada 2008 lalu.

Saat itu Papua menduduki posisi teratas dengan angka 37,08 persen. Per Maret 2009 ini, persentase kemiskinan nasional adalah 14,15 Persen

Posisi kedua sampai kelimaditempati oleh Propinsi Papua Barat (35,71 persen), Maluku (28,23 persen), Gorontalo (25,01 persen)
dan Nusa Tenggara Timur dengan 23,31 persen.

Persentase penduduk miskin ini kalau dilihat dari penyebarannya di pedesaan paling besar berada di provinsi Papua. Tingkat kemiskinan di sini mencapai 46,81 persen atau 732 ribu, paling tinggi dari rata-rata nasional kemiskinan di pedesaan yang hanya 17,35 persen per Maret 2009.

Tingkat kemiskinan di Papua ini, menurut BPS, besarnya juga mengalami peningkatan dibanding Maret 2008 yang hanya 45,96 persen. Namun demikian untuk tingkat penduduk miskin di perkotaan, Papua posisinya lebih rendah dibanding tingkat kemiskinan rata-rata nasional yang mencapai 10,72 persen. Di Papua, tingkat kemiskinan di perkotaan jumlahnya hanya 6,1 persen atau menduduki peringkat ke 22 dari 33 provinsi.

Posisi kedua penyebaran penduduk miskindi pedesaan ditempati provinsi Papua Barat dengan 44,71 persen atau sebanyak 248 ribu. Sedangkan di posisi ketiga adalah provinsi Maluku dengan persentase penduduk miskin di pedesaan 35,56 persen, Gorontalo menempati posisi keempat dengan 32,82 persen. Posisi kelima ditempati provinsi Nusa Tenggara Timur dengan persentase penduduk miskin 25,35 persen.

Untuk kemiskinan ditingkat perkotaan menurut data BPS, dari 33 provinsi, Nusa Tenggara Barat menduduki peringkat pertama dengan persentase mencapai 28,84 persen. Posisi kedua ditempati oleh Bengkulu dengan 19,16 persen, kemudian Sumatera Selatan dengan 16,93 persen, Lampung 16,78 persen dan posisi kelima Nangroe Aceh Darussalam dengan persentase 15,44 persen.

Untuk propinsi dengan tingkat kemiskinan paling sedikit ditempati oleh DKI Jakarta (3,62 persen), Kalimantan Selatan (5,12 persen) dan Bali dengan 5,13 persen.


seLENGKapnya......

Senin, Juni 29, 2009

Ujian Paket Formal A, B, dan C di Nabire Tidak Ada Dana

Biaya Ujian Peket C Formal di Nabire Rp400.000,00/Peserta

Ujian paket A (setara SD), paket B (setara SMP), paket C (setara SMA) nonformal dan formal (ujian untuk siswa yang tidak lulus Ujian Nasional:red) jalurnya berbeda. Sehingga, pelaksanaan ujian tidak bisa disatukan. Peket A, B, dan C nonformal itu, nama-nama peserta sudah dikrim ke Jakarta pada enam bulan yang lalu. Maka, soal dan LJK yang tersedia juga sesuai dengan jumlah peserta yang terdaftar. Sementara paket A, B, dan C formal belum.

Kapala Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Nabire, Yustinus Wakey kepada wartawan, Selasa, (23/6) di ruang kerjanya mengatakan, kebanyakan orang, terutama kepala SD, SMP, SMA masih belum mengerti soal ini. Soal dan LJK untuk untuk Paket A, B, dan C nonformal sudah ada sesuai dengan jumlah yang terdaftar. Sementara, untuk paket A, B, dan C formal soalnya masih belum ada. Baru akan dikirim dari Jayapura. Maka pelaksanaannya setelah selesai ujian peket nonformal.

Ketika ditanya soal pengutan pelaksanaan ujian paket B formal Rp300.000,00 dan paket C Rp400.000,00 Wakey mengatakan, pelaksanaan ujian paket A, B, dan C formal tidak ada dana sama sekali.

“Dana yang ada hanya untuk pelaksaan paket A, B, dan C nonformal yang nama-namanya sudah dikirim ke Jakarta. Sementara, untuk paket formal tidak ada dana dari dikjar kabupaten, provinsi, dan memang tidak ada dana dari pusat. Sehingga, kami harus menagih dari peserta ujian,” katanya.

Kata dia, ujian paket formal baru tahun ke dua kami adakan. Berdasarkan pengalaman tahun lalu, biaya ujian paket C tiap peserta menyumbang Rp300.000,00 tetapi dinilai tidak cukup untuk berbagai keperluan. Maka, tahun ini kami menaikan menjadi Rp400.000, 00 untuk peket C formal dan Rp300.000, 00 untuk paket B formal.

Sumbangan peserta itu, katanya, digunakan untuk (1) uang fotokopi soal dan LJK semua mata pelajaran, (2) membayar tempat pelaksanaan, (3) honor pengawas, (4) uang makan dan minum pada saat ujian berlangsung, (5) biaya cetak nomor ujian, (5) biaya untuk mengantar hasil ujian ke Jayapura, dan biaya lainnya.

Kabid PLS Dikjar Nabire mengatakan, supaya tidak memberatkan para peserta ujian paket formal dengan tagihan yang dinilai basar, pemerintah perlu mengalokasikan dana khusus. “Saya sudah pernah usul dalam rencana kerja sama, tetapi hal ini belum ditanggapi. Maka, saya usul kepada pemerintah dan DPRD juga harus membicarakan hal ini. Kita semua tidak ada ada pungutan-pungutan seperti itu, “katanya.

“Hingga saat ini peserta ujian paket formal setara SMP baru 2 orang yang mendaftar. Sementara, setara SMA sudah delapan orang. Maka, kami masih terus membuka pendaftaran beberapa hari ke depan selama ujian paket A, B, dan C nonformal berlangsung ,” kata Kabid PLS.

Peserta yang ingin ikut paket formal silakan kepala sekolah atau siswa sendiri datang ke PLS dengan membawa surat keterangan dari sekolah dan ijazah tingkat pendidikan sebelumnya. Ujian paket formal akan diadakan setelah ujian paket nonformal. Diperkirakan akan dilaksanakan tanggal 26 ke atas. [yer]

seLENGKapnya......
Tidak ada entri.
Tidak ada entri.